HIRARKI PERPU K3 MARITIM

I.          Peraturan yang Mendukung K3 Maritim

1.      SOLAS (Safety Of Life At Sea)

Solas adalah Perjanjian/konvensi/ peraturan  yang mengatur keselamatan maritime paling utama. untuk meningkatkan jaminan keselamatan hidup dilaut. Pertama diterbitkan pada tahun 1914 sebagai akibat tenggelamnya kapal RMS Titanic dan juga dirasa pada saat itu mulai dirasakan bertambah banyak kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa dimana-mana. 

Solas berisi ketentuan tentang jumlah sekoci/rakit penolong, perangkat keselamatan lain serta peralatan yang dibutuhkan dalam prosedur penyelamatan, termasuk ketentuan untuk melaporkan posisi kapal melalui radio komunikasi

Usaha penyempurnaan peraturan tersebut dengan cara mengeluarkan peraturan tambahan (amandement) hasil konvensi IMO, dilakukan berturut-turut tahun 1966, 1967, 1971 dan 1973. Namun usaha untuk memberlakukan peraturan-peraturan tersebut secara Internasional kurang berjalan sesuai yang diharapkan, karena hambatan prosedural yaitu diperlukannya persetujuan 2/3 dari jumlah Negara anggota untuk meratifikasi peratruran dimaksud, sulit dicapai dalam waktu yang diharapkan.

Karena itu pada tahun 1974 dibuat konvensi baru SOLAS 1974 dengan prosedur baru, bahwa setiap amandemen diberlakukan sesuai target waktu yang sudah ditentukan, kecuali ada penolakan 1/3 dari jumlah Negara anggota atau 50 % dari pemilik tonnage yang ada di dunia.

Kecelakaan tanker terjadi secara beruntun pada tahun 1976 dan 1977, karena itu atas prakarsa Presiden Amerika Serikat JIMMY CARTER, telah diadakan konfrensi khusus yang menganjurkan aturan tambahan terhadap SOLAS 1974 supaya perlindungan terhadap Keselamatan Maritim kebih efektif.

Isi dari SOLAS :

1.            Pendahuluan

2.            Prosedur amandemen

3.            Ketentuan teknis

4.            Chapter I - Ketentuan umum

5.            Chapter II-1 - Konstruksi - Pembagian dan stabilitas, permesinan dan instalasi listrik

6.            Chapter II-2 - Pelindungan kebakaran, deteksi kebakaran dan pemadaman kebakaran

7.            Chapter III - Perangkat pertolongan dan pengaturannya

8.            Chapter IV - Komunikasi Radio

9.            Chapter V - Keselamatan navigasi

10.        Chapter VI - Muatan barang

11.        Chapter VII - Muatan barang berbahaya

12.        Chapter VIII - Kapal Nuklir

13.        Chapter IX - Managemen keselamatan operasi kapal

14.        Chapter X - Ketentuan untuk kapal cepat

15.        Chapter XI-1 - Upaya khusus untuk meningkatkan keselamatan pelayaran

16.        Chapter XI-2 - Upaya khusus untuk meningkatkan keamanan pelayaran

17.        Chapter XII - Aturan tambahan untuk kapal curah

2. MARPOL (Marine Pollution)

MARPOL adalah Peraturan internasional yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran di laut. Adanya peraturan MARPOL dikarenakan peluncuran kapal pengangkut minyak yang pertama GLUCKAUF pada tahun 1885 dan penggunaan pertama mesin diesel sebagai penggerak utama kapal tiga tahun kemudian, maka fenomena pencemaran laut oleh minyak mulai muncul.

Baru pada tahun 1954 atas prakarsa dan pengorganisasian yang dilakukan oleh Pemerintah Inggris (UK), lahirlah “Oil Pullution Convention, yang mencari cara untuk mencegah pembuangan campuran minyak dan pengoperasian kapal tanker dan dari kamar mesin kapal lainnya.

Sebagai hasilnya adalah sidang IMO mengenai “international Conference on Marine Pollution” dari tanggal 8 Oktober sampai dengan 2 Nopember 1973 yang menghasilkan “international Convention for the Prevention of Oil Pollution from Ships” tahun 1973, yang kemudian disempurnakan dengan TSPP (Tanker Safety and Pollution Prevention) Protocol tahun 1978 dan konvensi ini dikenal dengan nama MARPOL 1973/1978 yang masih berlaku sampai sekarang.

            Isi dari peraturan MARPOL

Peraturan mengenai pencegahan berbagai jenis sumber bahan pencemaran lingkungan maritim yang datangnya dari kapal dan bangunan lepas pantai diatur dalam MARPOL Convention 73/78 Consolidated Edition 1997 yang memuat peraturan :

a.       International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973.

Mengatur kewajiban dan tanggung jawab Negara-negara anggota yang sudah meratifikasi konvensi tersebut guna mencegah pencemaran dan buangan barang-barang atau campuran cairan beracun dan berbahaya dari kapal. Konvensi-konvensi IMO yang sudah diratifikasi oleh Negara anggotanya seperti Indonesia, memasukkan isi konvensi-konvensi tersebut menjadi bagian dari peraturan dan perundang-undangan Nasional.

b.      Protocol of 1978

Merupakan peraturan tambahan “Tanker Safety and Pollution Prevention (TSPP)” bertujuan untuk meningkatkan keselamatan kapal tanker dan melaksanakan peraturan pencegahan dan pengontrolan pencemaran laut yang berasal dari kapal terutama kapal tanker dengan melakukan modifikasi dan petunjuk tambahan untuk melaksanakan secepat mungkin peraturan pencegahan pencemaran yang dimuat di dalam Annex konvensi.

Protocol of 1978, juga memuat peraturan mengenai :

·         Protocol I

Kewajiban untuk melaporkan kecelakaan yang melibatkan barang beracun dan berbahaya.

Peraturan mengenai kewajiban semua pihak untuk melaporkan kecelakaan kapal yang melibatkan barang-barang beracun dan berbahaya. Pemerintah Negara anggota diminta untuk membuat petunjuk untuk membuat laporan, yang diperlukan sedapat mungkin sesuai dengan petunjuk yang dimuat dalam Annex Protocol I.

Sesuai Article II MARPOL 73/78 Article III “Contents of report” laporan tersebut harus memuat keterangan :

·                     Mengenai identifikasi kapal yang terlibat melakukan pencemaran.

·                     Waktu, tempat dan jenis kejadian

·                     Jumlah dan jenis bahan pencemar yang tumpah

·                     Bantuan dan jenis penyelamatan yang dibutuhkan

Nahkoda atau perorangan yang bertanggung jawab terhadap insiden yang terjadi pada kapal wajib untuk segera melaporkan tumpahan atau buangan barang atau campuran cairan beracun dan berbahaya dari kapal karena kecelakaan atau untuk kepentingan menyelamatkan jiwa manusia sesuai petunjuk dalam Protocol dimaksud.

·         Protocol II mengenai Arbitrasi

Berdasarkan Article 10”setlement of dispute”. Dalam Protocol II diberikan petunjuk menyelesaikan perselisihan antara dua atau lebih Negara anggota mengenai interprestasi atau pelaksanaan isi konvensi. Apabila perundingan antara pihak-pihak yang berselisih tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, salah satu dari mereka dapat mengajukan masalah tersebut ke Arbitrasi dan diselesaikan berdasarkan petunjuk dalam Protocol II konvensi.

Selanjutnya peraturan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh berbagai jenis bahan pencemar dari kapal dibahas daam Annex I s/d V MARPOL 73/78, berdasarkan jenis masing-masing bahan pencemar sebagai berikut :

§  Annex I  : Pencemaran oleh minyak - Mulai berlaku 2 Oktober 1983

§  Annex II :  Pencemaran oleh Cairan Beracun (Nuxious  Substances) dalam bentuk Curah - Mulai berlaku 6 April 1987

§  Annex III :  Pencemaran oleh barang Berbahaya (Hamful Sub-Stances) dalam bentuk  Terbungkus - Mulai berlaku 1 Juli 1991

§  Annex IV :  Pencemaran dari kotor Manusia /hewan (Sewage) - diberlakukan 27 September 2003

§  Annex V  : Pencemaran Sampah - Mulai berlaku 31 Desember 1988

§  Annex VI :  Pencemaran udara  belum diberlakukan

Peraturan MARPOL Convention 73/78 yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, baru Annex I dan Annex II, dengan Keppres No. 46 tahun 1986.

3. UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea)

UNCLOS, merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. UNCLOS sendiri sebelumnya sudah dilaksanakan sejak tahun 1958 yang kemudian dirasa perlu adanya penyempurnaan hingga akhirnya dilaksanakanlah  UNCLOS 1982 yang sudah diakui oleh lebih dari 150 negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut

Setahun sebelum diadakan UNCLOS untuk pertama kalinya, sebenarnya Indonesia sudah mulai memperjuangkan hukum  laut demi memperkokoh Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Isi dari Deklarasi Djuanda tersebut antara lain yaitu ditegaskan bahwa demi keutuhan territorial dan melindungi kekayaan Negara Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Selain itu, dalam Deklarasi ini juga disebutkan bahwa penentuan batas territorial yang lebarnya 12 mil, diukur dengan garis- garis yang menghubungkan titik- titik ujung terluar pada pulau- pulau Negara Indonesia.

           

            UNCLOS beridi tentang :

·         Hukum, definisi dan obligasi negara mengenai zona maritim

·         Menetapkan peraturan untuk perairan dan sumber daya perikanan didalam yuridiksi nasional

·         Menetapkan peraturan untuk penelitian mengenai kelautan.

·         Membuat perjanjian internasional yang menyeluruh tentang perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut dari polusi dan kerusakan

·         Mempertimbangkan situasi negara berkembang secara geografis

·         Menyediakan pengembangan dan sharing teknologi kelautan UNCLOS juga membahas peraturan mengenai zona maritim tanpa jurisdiksi nasional yaitu perairan internal, laut teritorial hingga 12 mil, zona kontingen hingga 24 mil, zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil dan kontinental shelf. Peraturan dengan jurisdiksi nasional meliputi perairan laut lepas dengan permukaan perairan hingga 100 mil dan area 200 mil atau 350 mil. Adapun ketentuan dalam UNCLOS adalah sebagai berikut :

·   Hak sutau negara untuk memanfaatkan sumber alam mereka, menurut kebijakan lingkungan dan tugas mereka untuk melindungi serta memelihara lingkungan laut.

·   Kewajiban untuk konsisten dengan UNCLOS, adanya kegiatan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan polusi lingkungan laut dari sumber manapun. Sumber polusi : dari daratan, aktivitas dilaut, pembuangan limbah, atmosfir, dan penggunaan teknologi untuk rekayasa genetik.

·   Kewajiban untuk melindungi dan memelihara biota yang punah atau sudah langka, dan dipelihara seperti habitat asalnya, menghindari  ancaman dan sebab lainnya bagi kehidupan laut.

·   Kewajiban untuk mencegah penyebaran polusi di luar area dan atau di dalam area yurisdiksi mereka

·   Bertugas untuk tidak memindahkan kerusakan, resiko atau mengubah bentuk suatu jenis polusi ke area lainnya. Bentuk kerjasama nasional dan global meliputi : pengembangan aturan, standard dan rekomendasi praktis; penelitian saintifik; pemberitahuan dari kerusakan nyata atau yang akan  terjadi; rencana dalam penanggulangan polusi.

Peraturan internasional dan perundang-undangan nasional yang di atur dalam UNCLOS, meliputi :

·   Adopsi tentang aturan regional dan global, standard, dan rekomendasi praktek  dan  prosedur untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan polusi yang berhubungan dengan lingkungan laut

·   Adopsi hukum nasional dan peraturan, yang mencakup pendugaan suatu nilai atau sebab.

·   Aturan internasional, standard dan rekomendasi mengenai perlindungan ekosistem, habitat dan species terdapat pada General Assembly of the United Nations, Convention on Biological Diversity (CBD),  RAMSAR Convention on Wetlands, CITES dan regional.

¨     Sistematiak isi dari UNCLOS

1.      PEMBUKAAN

2.      BAB I PENDAHULUAN 

3.      BAB II  LAUT TERITORIAL DAN ZONA TAMBAHAN       

4.      BAB III SELAT YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL        

5.      BAB  IV  NEGARA-NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATES)  

6.      BAB V ZONA EKONOMI EKSKLUSIF           

7.      BAB VI LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SHELF)      

8.      BAB VII LAUT LEPAS (HIGH SEAS)    

9.      BAB VIII REZIM PULAU (REGIME OF ISLANDS)     

10.  BAB IX LAUT TERTUTUP ATAU SETENGAH TERTUTUP (ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED)

11.  BAB X HAK NEGARA TAK BERPANTAI UNTUK AKSES KE DAN DARI LAUT SERTA KEBEBASAN TRANSIT

12.  BAB XI  KAWASAN (THE AREA)         

13.  BAB XII PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT

14.  BAB XIII RISET ILMIAH KELAUTAN

15.  BAB XIV PENGEMBANGAN DAN ALIH TEKNOLOGI KELAUTAN       

16.  BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA (SETTLEMENT OF DISPUTES)    

17.  BAB XVI KETENTUAN UMUM (GENERAL PROVISIONS)

18.  BAB XVII KETENTUAN PENUTUP     

Sumber :

http://www.kusdinard.id/2014/02/konvensi-internasional-tentang-hukum.html

http://kehati.jogjaprov.go.id/detailpost/konvensi-perserikatan-bangsa-bangsa-mengenai-hukum-laut-dan-keanekaragaman-hayati-laut

http://www.negarahukum.com/hukum/rezim-hukum-laut.html

http://www.maritimeworld.web.id/2011/01/regulasi-tentang-pencegahan-pencemaran.html

https://infokapal.wordpress.com/2011/01/03/memahami-isi-dari-marpol/

http://www.maritimeworld.web.id/2010/11/peraturan-safety-of-life-at-sea-solas.html

D3 Otomasi Sistem Instrumentasi

kali ini aku bakalan ngenalin tentang suatu program studi yang gak banyak dikenal orang yaitu D3 Otomasi Sistem Instrumentasi dari Universitas Airlangga. aku sendiri lulusan dari prodi ini sih, awalnya juga aku gak tau ini kuliah jurusan apaan. jadi ini seperti review atau bisa dibilang curhat tentang bagaimana proses perkuliahan aku di D3 OSI ini selama 3 tahun.

oke, jadi Otomasi Sistem instrumentasi (OSI) merupakan program studi dengan jenjang diploma (D3) dalam naungan institusi Universitas Airlangga, D3 OSI ini masuk jajaran prodi di fakultas Vokasi  departemen teknik pada tahun 2014 yang sebelumnya tergabung di fakultas Sains dan Teknologi.   D3 OSI didirikan pada tahun 2002 asal usulan dari beberapa dosen program studi fisika yang menginginkan program studi yang lebih spesifik dalam bidang otomasi dan instrumentasi.

di program studi ini kami banyak memperoleh ilmu tentang teknologi, dalam industri maupun medis.

hampir semua orang tidak tau program studi OSI ini, banyak yang bilang kalau UNAIR emang ada teknik nya? ya, tentu ada. program studi kami pernah mendapat juara 1 dalam ajang kontes robot pemadam api Indonesia regional IV tahun 2015 lho. kece gak? ini ngbuktiin kalo prodi OSI gak abal abal.

menurut aku dalam perkuliahan program studi ini sangat kompleks untuk mata kuliah yang dipelajari.  kami mempelajari tentang hardware, software dan juga mekanik. kami belajar tentang elektronika, komputasi, gambar teknik, optik, pemrograman, mikroprosesor, sistem kontrol (PLC, Mikrokontroller, Pneumatik), jaringan  komputer,  bengkel mekanik dan lain lain. lengkap banget yak.. software yang kami pelajari diantaranya Labview, Delphi, CV Avr, cisco tracer, Autocad, Google Sketchup, Eagle, EWB, dan lain lain. untuk hardware kami diajarkan untuk membuat beberapa rangkaian elektronika seperti regulator tegangan, rangkaian counter, rangkaian jam digital dan lain lain. dan untuk mekaniknya kami diajarkan gimana menggunakan mesin bubut, gimana bikin gelas, gimana ngelas. komplit dah pokonyaa..

sistem pembelajarannya sama seperti jenjang diploma lainnya, jadi mata kuliah yang diambil tiap semester merupakan sistem paketan, kalau IPS kami lebih, kami tetep gak bisa ambil mata kuliah semester depan kayak di jenjang S1, dan kalau misalkan IPS kami gak sampe untuk ambil mata kuliah semeter ini ya kami harus ambil ditahun depan. total sks keseluruhan ada 113 sks sudah termasuk PKL dan Tugas Akhir. karena berjenjang diploma kami lebih belajar ke praktek dari pada teori. tiap minggu kami harus ngumpulin beberapa laporan praktikum. untuk tugas akhirnya dalam 1 judul dibagi menjadi 2 bagian yaitu hardware dan software, umumnya dilakukan berkelompok 2 orang untuk satu judul, tapi ada juga yang sendirian.

untuk organisasi. kami ada HMOSI (Himpunan Mahasiswa Otomasi Sistem Instrumentasi). terdapat 4 departemen dalam HMOSI yaitu Departemen PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia), SERA (Seni dan Olahraga), Keilmuan dan Teknologi, dan HUMAS (Hubungan Masyarakat). himpunan ini baru didirikan oleh angkatan aku yaitu angkatan 2013 sebelumnya kami tergabung di HIMAFI (Himpunan Mahasiswa Fisika). dikarenakan ada kebijakan baru lagi dari universitas kami akhirnya melepaskan diri dari HIMAFI. bangga sih karena bisa dikatakan kami lah (angkatan 2013) yang mendirikan Himpunan ini. kami benar benar mulai awal, rapat bikin ADRT, nama himpunan, hymne, mars dan lain lain. pulang malam terus, banyak proker apalagi kami himpunan baru jadi benar2 belum tau bagaimana birokrasi keorganisasian di UNAIR ini seperti apa. tapi aku bersyukur dengan dibentuknya HMOSI ini aku jadi banyak belajar tentang oraganisasi, coba kalo masih ikut HIMAFI mungkin aku gak dapat pengalaman organisasi seperti di HMOSI karena di HIMAFI didominasi oleh anak Fisika.

untuk staff pengajar sendiri dosen dosen nya banyak yang masih muda tapi masalah kemampuan, wah beliau beliau ini sangat luar biasa ahli. serius ! mereka semua seru, asik, kece, ganteng ganteng juga.

buat kalian yang suka robotika, kami ada ASTRAI (Airlangga Strike Team Robotic And Instrumentation) jadi ASTRAI ini semacam Tim atau perkumpulan orang orang yang suka robotika. ya mereka mereka yang tergabung di ASTRAI inilah yang membawa nama UNAIR menjadi juara 1 pada Kontes Robot Indonesia (KRI) Regional IV divisi Kontes Robot Pemadam Api (KRPAI) Berkaki tahun 2015. 

dan untuk mahasiswa nya kami dikenal mahasiswa paling solid di Fakultas Sains dan Teknologi sebelum akhirnya pindah ke Fakultas Vokasi. jadi untuk kalian yang ragu kuliah di prodi ini, santai aja, kalian bakalan dapet temen temen gokil dan super solid,bahkan lebih solid dari temen SMA kalian (pengalaman pribadi). dulu pas mau kuliah mikir ntar kuliah pasti pada individu deh orangnya, nyatanya gak sama sekali. malah jauh lebih solid. bener kata orang kalo jurusan teknik itu jurusan paling solid. bener bener teruji klinis ! karena ini jurusan teknik jadi ya banyak mahawiswa nya daripada mahasiswi. tapi gausah khawatir untuk cewek cewek yang mau masuk OSI, kalian bakalan dijagain  sama temen temen cowok kalian, kalian ga bakal ditingal sendirian. trsut me!

oke jadi itu tadi uraian aku, curhatan aku selama aku kuliah 3 tahun di D3 Otomasi Sistem Instrumentasi. intinya ini jurusan kece banget dan sangat perlu dikembangkan. aku harap kedepannya OSI lebih dikenal masyarakat, lebih dikenal Perusahaan Perusahaan ternama. karena kami memang berkompeten.

semoga tulisan ini bisa jadi referensi untuk adik adik yang mau masuk kuliah, jadi referensi untuk perusahaan perusahaan yang sekiranya membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan jurusan ini.
terimakasih sudah membaca ^^